JAKARTA, KARIMUNESIA.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat, resmi melaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan konflik kepentingan dalam kerja sama bisnis yang melibatkan perusahaan milik keluarga inti Airlangga.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya keterkaitan antara posisi Airlangga sebagai pejabat negara dengan sejumlah kesepakatan bisnis yang terjalin dalam rangkaian penandatanganan perjanjian dagang ART Indonesia-AS.
Koalisi menyoroti kepemilikan saham keluarga Airlangga di PT Galang Bumi Industri (GBI), perusahaan yang disebut menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Essence dan Tynergy di sektor semikonduktor, serta Solanna terkait pengembangan kawasan perdagangan bebas (free trade zone).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang disampaikan koalisi, PT GBI dimiliki oleh PT Dravara Investama Internasional (DII) sebesar 30 persen dan PT Wiraraja Energy Indonesia (WEI) sebesar 70 persen. Sementara itu, kepemilikan PT DII disebut masing-masing 50 persen dimiliki oleh dua putra Airlangga, Ravindra Airlangga dan Dinesvara Airlangga.
Tak hanya itu, koalisi juga menyoroti terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 yang menetapkan Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park (GESEIP) di Batam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Kawasan tersebut diketahui dikembangkan oleh PT GBI.
Menurut koalisi, kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya potensi konflik kepentingan karena Airlangga juga berperan sebagai wakil Pemerintah Indonesia dalam proses penandatanganan ART Indonesia-AS berdasarkan mandat yang diberikan melalui surat kuasa dari Kementerian Luar Negeri.
Koalisi menilai KPK perlu segera melakukan langkah pencegahan dan pengawasan terhadap implementasi perjanjian ART Indonesia-AS guna mengantisipasi potensi tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara.
Program Manager Policy and Strategic Litigation CELIOS, Muhammad Saleh, menegaskan, KPK perlu memantau langsung proses ratifikasi perjanjian tersebut.
“Untuk menghindari kerugian keuangan negara yang lebih luas, KPK harus menjalankan fungsi pencegahan dengan memantau secara langsung proses ratifikasi ART,” ujar Saleh, Kamis (25/6/2026).
Perjanjian ini ternyata melahirkan konflik baru yang melibatkan pejabat negara dan keluarganya,” tambah Saleh.
Senada, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, menilai proses perjanjian dagang tersebut sejak awal telah memunculkan berbagai persoalan.
“Kita menyaksikan perjanjian dagang AS-Indonesia ketika ditandatangani saja sudah problematik dari sisi proses dan substansinya,” ungkap Rahmat.
Kini kata Rahmat, terlihat adanya indikasi bahwa implementasinya dipaksakan demi kepentingan elite tertentu.
“Karena itu kami mengadukan persoalan ini ke KPK sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, dugaan keterlibatan pejabat publik dalam memperoleh keuntungan dari perjanjian dagang berskala internasional harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
“Perjanjian ART Indonesia-AS yang dipaksakan ini menunjukkan siapa yang sesungguhnya diuntungkan,” imbuhnya.
Menurutnya, elite pejabat memperoleh manfaat besar, sementara rakyat berpotensi menanggung dampaknya.
“KPK harus serius menyikapi dugaan adanya pejabat yang membajak perjanjian dagang yang berdampak nasional bahkan internasional,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Airlangga Hartarto terkait laporan yang diajukan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Penulis: Lana
Editor: Lana
Komentar