KARIMUNESIA.co.id, BATAM – Festival Media Selat Malaka 2026 resmi dibuka di Auditorium Gedung Utama Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).
Festival yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama AJI Batam dan AJI Tanjungpinang ini mempertemukan jurnalis, akademisi, mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat sipil, serta peserta dari sejumlah negara.
Mengusung kawasan Selat Malaka sebagai ruang pertemuan lintas negara, festival tersebut membahas berbagai isu terkait kemerdekaan pers, demokrasi, hak asasi manusia, perkembangan teknologi, serta tantangan jurnalisme di wilayah kepulauan dan perbatasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk pertama kalinya, Festival Media Selat Malaka digelar di dua kota, yakni Batam dan Tanjungpinang.
Pemilihan kedua wilayah tersebut tidak terlepas dari posisi Kepulauan Riau yang berada di kawasan kepulauan dan perbatasan, sekaligus berhadapan langsung dengan berbagai persoalan yang melampaui batas wilayah dan negara.
Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, Adam Zulfikar, mengungkapkan, festival tidak sekadar menjadi tempat berkumpulnya jurnalis, tetapi juga ruang untuk memperluas percakapan mengenai kondisi media dan praktik jurnalisme di kawasan.
“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan justru mesti terus diperbanyak,” kata Adam.
Menurut Adam, tantangan yang dihadapi jurnalis tidak hanya terjadi di Indonesia. Media dan jurnalis di sejumlah negara Asia Tenggara juga menghadapi persoalan yang memiliki keterkaitan satu sama lain.
Karena itu, Selat Malaka dinilai memiliki arti penting sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis saja, ia adalah ruang yang mempertemukan kita,” ujarnya.
Dari perspektif tersebut, kata Adam, berbagai persoalan mengenai media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil dapat dibicarakan bersama tanpa terjebak pada batas-batas negara.
“Festival Media Selat Malaka 2026 berlangsung selama beberapa hari. Setelah rangkaian kegiatan di Batam, peserta akan melanjutkan agenda ke Tanjungpinang, termasuk sarasehan di Pulau Penyengat,” pungkasnya.
Puluhan agenda disiapkan dalam festival tersebut, mulai dari seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi hingga pameran foto.
“Sejumlah kegiatan juga akan diisi pertunjukan seni yang mengangkat kesenian lokal Kepulauan Riau,” imbuhnya.
Adam menegaskan, seluruh kegiatan festival diselenggarakan secara mandiri dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Seluruh kegiatan dilaksanakan secara mandiri dan tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” tegas Adam.
Pembukaan Festival Media Selat Malaka 2026 juga diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis dan sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau.
Adam mengajak seluruh peserta mendoakan keselamatan para jurnalis dan awak kapal tersebut serta memberikan kekuatan kepada keluarga yang masih menunggu kabar.
“Semoga mereka diberikan keselamatan dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucapnya.
Rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026 selanjutnya akan diisi berbagai diskusi, lokakarya, pelatihan jurnalistik, seminar, pameran, serta kegiatan kebudayaan.
“Melalui rangkaian kegiatan tersebut, festival diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus memperkuat jejaring jurnalis, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan informasi di kawasan Selat Malaka,” ucap Adam.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan, Batam dan Tanjungpinang memiliki posisi strategis untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas negara.
Menurutnya, sejak dahulu Selat Malaka bukan hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga ruang pertemuan budaya, pengetahuan, dan gagasan.
“Karena itu, Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas batas,” katanya.
Menurutnya, posisi Batam sebagai kawasan industri, investasi sekaligus wilayah perbatasan membuat daerah tersebut menghadapi beragam persoalan.
“Di antaranya perdagangan manusia, persoalan lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri hingga keamanan digital,” beber Bambang.
Dalam situasi tersebut, Bambang menilai, pers memiliki peran penting untuk memastikan pembangunan berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan jurnalis. Kemerdekaan pers merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari tekanan,” ujarnya.
Namun, kebebasan pers menurut Bambang harus berjalan beriringan dengan etika dan profesionalisme.
“Tantangannya semakin kompleks seiring meningkatnya disinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),” pungkasnya.
Di satu sisi, menurut Bambang, AI dapat membantu jurnalis mengolah data dan mempercepat produksi informasi.
“Di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk menghasilkan konten manipulatif, termasuk deepfake dan informasi palsu,” imbuhnya.
Karena itu, Bambang menilai perguruan tinggi dan media memiliki peran yang saling melengkapi.
“Kampus dapat menyediakan pengetahuan, riset dan inovasi, sementara media berperan menguji sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami,” sebut Bambang.
Sementara itu, Ketua AJI Indonesia, Nanni Aprida, mengatakan, penyelenggaraan Festival Media Selat Malaka tidak terlepas dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kondisi geografis tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat dari berbagai pulau telah mendapatkan ruang yang setara dalam pemberitaan.
“Indonesia merupakan negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita,” ucap Nanni.
Menurut Nanni, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah dengan akses yang lebih mudah.
“Jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi, serta kesulitan memperoleh informasi dan mengakses narasumber menjadi sejumlah kendala yang harus dihadapi,” ujarnya.
“Dalam kondisi tertentu, proses peliputan di suatu daerah bahkan dapat membutuhkan waktu berjam-jam hingga berhari-hari,” tambah Nanni.
Persoalan tersebut, menurut Nanni, menunjukkan pentingnya membangun ekosistem jurnalisme yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan secara lebih luas.
“Jurnalisme bukan hanya berkaitan dengan produksi berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” tuturnya.
Nanni juga menekankan pentingnya memberikan ruang pemberitaan kepada kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran dan kelompok minoritas.
“Selain persoalan akses informasi, perlindungan terhadap jurnalis juga menjadi salah satu perhatian dalam festival,” tuturnya.
Nanni mengungkapkan, jurnalis membutuhkan kebebasan dari intimidasi, akses informasi yang memadai, perlindungan ketika menghadapi ancaman, serta hak-hak ketenagakerjaan yang layak.
“Perlindungan terhadap jurnalis tidak hanya menyangkut kepentingan profesi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan demokrasi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” jelasnya.
Nanni menyinggung peristiwa tersebut, hilangnya para jurnalis bukan semata persoalan profesi, tetapi berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan demokrasi.
“Hilangnya 5 orang jurnalis saat melakukan peliputan, bukan semata persoalan profesi, tetapi berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan demokrasi,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar