KARIMUNESIA.co.id, BATAM – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi salah satu isu lingkungan yang akan dibahas dalam Festival Media Selat Malaka (Fesmed) 2026 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Batam dan Tanjungpinang, 19-21 September 2026.
Salah satu agenda utama adalah diskusi publik bertajuk “Tercekik Kabut Asap di Indonesia. Masyarakat Adat Disalahkan, Korporasi Melenggang Bebas, Komitmen Antarnegara Dipertanyakan”.
Diskusi dijadwalkan berlangsung Minggu, 20 September 2026, pukul 10.00-12.00 WIB di Politeknik Negeri Batam dan terbuka untuk umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum tersebut akan mempertemukan jurnalis, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat adat serta berbagai pihak dari daerah yang kerap terdampak karhutla, termasuk Kalimantan dan Pekanbaru.
Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar, menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi AJI wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur serta Trend Asia.
“Pembahasan akan mencakup persoalan tata kelola hutan dan lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah, dampak karhutla terhadap masyarakat hingga persoalan kabut asap lintas batas di Asia Tenggara,” terang Adam, Rabu (16/9/2026).
Salah satu isu yang menjadi perhatian kata Adam adalah, pemberitaan yang secara langsung mengaitkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dengan masyarakat adat dan petani tradisional.
“Dalam forum tersebut, praktik perladangan tradisional dalam skala terbatas akan dibahas secara terpisah dari pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri,” ujar Adam.
“Perbedaan skala, karakter kegiatan, status kawasan dan sistem pengelolaan lahan dinilai penting untuk ditelusuri sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran,” tambah Adam.
Ia merinci, data yang menjadi latar belakang diskusi, sebagaimana dikutip dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mencatat sebanyak 118.420 titik panas atau hotspot terpantau di Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026.
“Luas indikatif area terbakar pada periode tersebut mencapai sekitar 107.649 hektar,” beber Adam.
Dari total tersebut, masih kata Adam, sekitar 34.262 titik panas terpantau di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektar.
“Titik panas tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Data tersebut menurutnya, menjadi perhatian karena terdapat titik panas yang berada di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan.
“Dalam bahan diskusi yang dikutip panitia, sebanyak 10.739 titik panas berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik panas berada di kawasan konsesi pertambangan, sedangkan 6.905 titik panas lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH),” imbuhnya.
Dia berujar, data tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan mengenai efektivitas pengawasan kawasan konsesi, tata kelola lahan serta tanggung jawab pemegang izin dalam mencegah dan menangani karhutla.
“Selain aspek lingkungan, forum juga akan membahas kebijakan pemerintah mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla,” katanya.
Di antaranya Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla.
“Kebijakan tersebut akan dikaitkan dengan kondisi masyarakat adat dan petani tradisional yang di sejumlah daerah masih menjalankan praktik pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal,” ucap Adam.
Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 juga menjadi bagian dari pembahasan.
“Regulasi tersebut memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, termasuk pembuatan sekat api dan penerapan kearifan lokal,” tutur Adam.
Keberadaan aturan tersebut kini menjadi bahan perdebatan seiring adanya dorongan agar regulasi tersebut dicabut.
Karhutla juga memiliki dampak yang tidak terbatas pada wilayah administratif Indonesia.
“Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan maupun Papua berpotensi menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina,” sebut Adam.
Karena itu, Fesmed Selat Malaka kata Adam, akan membahas persoalan kabut asap sebagai isu lingkungan lintas batas di Asia Tenggara.
“Pembahasan akan mencakup tata kelola lahan, aktivitas industri ekstraktif, perdagangan dan ekspor-impor komoditas, tanggung jawab korporasi serta kerja sama antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari sisi jurnalistik, forum ini mendorong media agar tidak hanya memberitakan jumlah titik api atau luas area terbakar.
“Jurnalis diharapkan menelusuri lokasi kebakaran secara lebih mendalam, termasuk status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut serta pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya,” pungkasnya.
Data yang terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak dan keberimbangan informasi dinilai penting dalam menghasilkan pemberitaan karhutla yang lebih utuh.
Pesan utama yang dibawa dalam forum tersebut adalah agar masyarakat adat maupun petani tradisional tidak langsung ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab sebelum terdapat data dan fakta yang memadai.
“Media juga didorong untuk membuka data konsesi kepada publik serta menelusuri tanggung jawab korporasi dan pemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan lingkungan akibat karhutla,” katanya.
Diskusi tersebut diharapkan dapat memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pemberitaan karhutla yang lebih berbasis data.
Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului dari masyarakat adat Mahakam Ulu serta Alfa Arifia dari Trend Asia.
“Kegiatan tersebut dapat diikuti masyarakat secara gratis dengan melakukan pendaftaran melalui tautan yang disediakan panitia,” jelas Adam.
Fesmed Selat Malaka 2026 merupakan agenda tahunan AJI Indonesia yang tahun ini digelar di Batam dan Tanjungpinang. Pelaksanaan di dua kota dan dua pulau tersebut menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan Festival Media AJI.
“Selain menjadi ruang diskusi dan peningkatan literasi media, Fesmed juga menjadi ajang konsolidasi jaringan masyarakat sipil dan jurnalis dari berbagai daerah. Tahun ini, perwakilan dari 40 AJI kota se-Indonesia dijadwalkan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar