Berita Hukrim

KUHP Baru, UU No. 1 Tahun 2023 ini memiliki masa transisi selama 3 tahun dan baru akan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjungbalai Karimun sendiri saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait lonjakan jumlah hunian. Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 563 warga binaan menghuni fasilitas tersebut, angka yang secara signifikan melampaui kapasitas ideal bangunan.(Foto: Istimewa)

Hukrim

Implementasi Keadilan Restoratif di Karimun Lewat Sanksi Kerja Sosial

Hukrim | Karimun | Kepri | Minggu, 4 Januari 2026 - 12:51 WIB

Minggu, 4 Januari 2026 - 12:51 WIB

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Pidana Kerja Sosial kini resmi diakui sebagai salah satu bentuk Pidana Pokok yang bersifat alternatif

Sebuah tragedi mencekam mengguncang Bumi Berazam saat seorang wanita muda berinisial NR (21) ditemukan tewas mengenaskan setelah terjun bebas dari lantai 3 Hotel Hocky pada Rabu (17/12/2025), pukul 07:00 WIB.(Foto/ Istimewa)

Hukrim

Cekcok Maut Telepon, Nyawa Melayang dari Lantai 3 Hotel Hocky Kundur

Hukrim | Karimun | Kepri | Rabu, 17 Desember 2025 - 13:55 WIB

Rabu, 17 Desember 2025 - 13:55 WIB

Sebuah tragedi mencekam mengguncang Bumi Berazam saat seorang wanita muda berinisial NR (21) ditemukan tewas mengenaskan setelah terjun bebas dari lantai 3 Hotel Hocky pada Rabu (17/12/2025), pukul 07:00 WIB

Tridaya Group membantah keras tudingan perusakan lingkungan, menegaskan bahwa mereka patuh pada regulasi dan belum beroperasi sama sekali, di Desa Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.(Foto: Istimewa)

Hukrim

Keributan Tambang Pasir Karimun, Tridaya: HT Bukan Mewakili Rakyat Kepri, Kepentingan Pribadi

Hukrim | Karimun | Kepri | Senin, 15 Desember 2025 - 18:16 WIB

Senin, 15 Desember 2025 - 18:16 WIB

Edy mempertanyakan standar ganda HT. Jika perusahaan legal disebut perusak lingkungan, lantas mengapa aktivitas tambang ilegal dibiarkan?

Seorang pejabat tinggi, Priyambudi, yang kini menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, terseret dalam pusaran skandal serius terkait posisinya sebagai Komisaris Utama di sebuah perusahaan tambang pasir darat, di Desa Sawang, Kundur, Tanjungbalai Karimun.(Foto: Istimewa)

Hukrim

Skandal TamPas, Harly Murka Tuntut Mantan Kajari Karimun Cabut Pernyataan PP 94/2021

Hukrim | Karimun | Kepri | Senin, 15 Desember 2025 - 09:17 WIB

Senin, 15 Desember 2025 - 09:17 WIB

Seorang pejabat tinggi, Priyambudi, yang kini menjabat Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, terseret dalam pusaran skandal serius terkait posisinya sebagai Komisaris Utama di sebuah perusahaan tambang pasir darat, di Desa Sawang, Kundur, Tanjungbalai Karimun.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada Minggu 14 Desember 2025, Priyambudi menuding bahwa gelombang isu negatif yang memicu kegaduhan di media sosial hanyalah provokasi busuk yang terencana dan sama sekali tidak memiliki dasar.(Foto: Istimewa)

Berita Utama

Skandal Tambang Pasir Kundur, Mantan Kajari Priyambudi Murka

Berita Utama | Hukrim | Karimun | Minggu, 14 Desember 2025 - 21:52 WIB

Minggu, 14 Desember 2025 - 21:52 WIB

Menargetkan isu sensitif tambang pasir darat oleh PT Tridaya Satya Lestari di Desa Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Tridaya Group meradang, setelah akun-akun media sosial, terutama milik inisial HT dari Tanjungpinang, gencar menyebar video yang menciptakan narasi palsu seolah tambang akan merusak lingkungan dan mendapat penolakan massal.(Foto: Istimewa)

Berita Utama

Surat Penolakan Misterius, Tridaya Group Ungkap Dalang Konflik Tambang Pasir di Karimun

Berita Utama | Hukrim | Karimun | Minggu, 14 Desember 2025 - 21:20 WIB

Minggu, 14 Desember 2025 - 21:20 WIB

Konflik rencana penambangan pasir darat oleh Tridaya Group di Desa Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Karimun, telah mencapai titik didih.

Priyambudi, sosok yang dulunya menjabat Kajari Karimun dan kini merupakan Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Papua Barat, menampik menjadi pemilik apalagi Komisaris Utama. Tapi, ia tidak mengelak bahwa ia terlibat sebagai pengurus di perusahaan tambang pasir darat di Kelurahan Sawang, Kundur Barat, Tanjungbalai Karimun tersebut.(Foto: Istimewa)

Headline

Mantan Kajari Karimun Tepis Isu Komisaris Tambang Pasir, Akui Jabat Pengurus

Headline | Hukrim | Karimun | Jumat, 12 Desember 2025 - 21:44 WIB

Jumat, 12 Desember 2025 - 21:44 WIB

Isu konflik kepentingan yang menyeret nama seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan Negeri dalam pusaran bisnis pertambangan pasir darat Karimun semakin memanas

Pada pemusnahan yang turut dihadiri oleh stakeholder terkait, barang bukti dari 89 perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus dihancurkan.(Foto: Istimewa)

Hukrim

Jejak Hitam Narkotika dan Selundupan, Kejari Karimun Bakar Setengah Kilogram Sabu

Hukrim | Karimun | Kamis, 11 Desember 2025 - 16:11 WIB

Kamis, 11 Desember 2025 - 16:11 WIB

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun melakukan gebrakan terbesar di akhir tahun 2025 ini, dengan melakukan pemusnahan barang bukti

Kejaksaan Negeri Karimun terus berkomitmen dalam penegakan hukum dan pengembalian aset negara untuk kepentingan publik.(Foto: Istimewa)

Hukrim

Komitmen Antikorupsi, Kejari Karimun Selamatkan Ratusan Miliar Sepanjang 2025

Hukrim | Karimun | Rabu, 10 Desember 2025 - 21:22 WIB

Rabu, 10 Desember 2025 - 21:22 WIB

Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun menutup tahun 2025 dengan capaian kinerja yang benar-benar spektakuler

Operasi penindakan barang ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai (BC) Tanjungbalai Karimun sepanjang November 2025 dengan nilai total mencapai Rp 11,91 miliar bukan hanya sekadar penegakan hukum. Upaya ini merupakan tindakan krusial untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan menjaga stabilitas keuangan negara.(Foto: Izar)

Hukrim

Bea Cukai Karimun Ungkap Dampak Ekonomi dan Kesehatan Peredaran Barang Ilegal

Hukrim | Karimun | Minggu, 7 Desember 2025 - 09:08 WIB

Minggu, 7 Desember 2025 - 09:08 WIB

KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Operasi penindakan barang ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai (BC) Tanjungbalai Karimun sepanjang November 2025 dengan nilai total mencapai Rp 11,91…