KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Isu panas dugaan monopoli parkir di Kabupaten Karimun kini tak lagi sekadar rumor, melainkan medan pertempuran yang melibatkan sopir taksi, dua perusahaan raksasa parkir dan Pemkab Karimun.
Publik dibuat geger dan Plt Kadishub Karimun, Tohap, kini berada di bawah sorotan tajam.
Ketegangan bermula dari kabar “penggusuran” senyap PT MSM Tiga Matra Satria, oleh kompetitor, pendatang barunya, PT Malik Parking Kepri (MPK), yang disebut-sebut telah menguasai seluruh titik parkir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Isu itu tidaklah benar, ini harus diluruskan segera. PT MPK hanya mengelola lahan parkir di Pelabuhan Domestik saja,” tegas Tohap seolah membantah adanya skandal di balik layar, Kamis, 27 November 20125.
“Titik parkir lainnya di seluruh wilayah kota tetap akan dikelola oleh PT MSM,” tambah Tohap mencoba meredam api.
Namun, pengakuan Tohap tak serta merta meredakan amarah. Kenyataannya, kehadiran PT MPK di Pelabuhan Domestik Karimun menjadi salah satu ‘lahan basah’ dan utama langsung memicu gejolak sosial yang tak terhindarkan.
Jeritan pilu sopir taksi tarif mencekik leher, menolak keras kebijakan tarif baru PT MPK senilai Rp 360 ribu per bulan.
Kontroversi meledak di tengah para sopir yang tergabung dalam Perkumpulan Taksi Pelabuhan Taman Bunga Tanjungbalai Karimun.
“Angka fantastis ini, yang hampir setara dengan membayar pajak mobil, dinilai mencekik leher dan menghancurkan operasional taksi yang tengah berjuang di tengah ekonomi sulit,” ujar salah seorang sopir taksi, Feri.
Menurutnya, ini bukan lagi biaya parkir, tapi biaya sewa lahan Rp 360 ribu itu kejam.
“Kami harus cari uang makan untuk keluarga, bukan untuk memperkaya pengelola parkir baru,” teriak Feri.
Ia mengkritik pihak pengelola dan juga Dishub Kabupaten Karimun, ini “Miskomunikasi atau Monopoli”.
“Apakah perpindahan pengelolaan Pelabuhan Domestik benar-benar hanya urusan teknis, ataukah ini adalah langkah awal upaya tersembunyi PT MPK untuk menguasai seluruh laba parkir di Karimun,” ujarnya heran.
Ia berujar, di tengah janji Kadishub Tohap untuk menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengapa rakyat kecil, yakni para sopir taksi, yang harus menanggung beban tarif yang gila-gilaan tersebut.
“Kami meminta agar Bupati memihak rakyat, ataukah izin tarif mencekik leher ini akan terus dipertahankan demi kepentingan raksasa parkir,” ujarnya kesal.
Kegeraman para sopir ini telah sampai langsung ke telinga Bupati Karimun, Iskandarsyah dan memaksa orang nomor satu di Pemkab Karimun itu turun tangan dalam konfrontasi yang semakin meruncing.
Menghadapi duel sengit antara PT MPK vs PT MSM dan jeritan rakyat kecil, Bupati Iskandarsyah berjanji akan segera menyelesaikan kisruh ini.
“Intinya ya kita saling menjaga saja dan persoalan ini akan saya bahas kembali dengan Dinas Perhubungan Karimun serta pihak pengelola parkir,” ujar Bupati, mengisyaratkan adanya negosiasi ulang darurat.(Izar)
Komentar