KARIMUN, KARIMUNESIA.co.id – Blackout yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, memicu gelombang kemarahan publik.
Setelah listrik padam berjam-jam hingga mengganggu aktivitas masyarakat, kini sorotan tajam datang dari kalangan akademisi hukum.
Ketua Pusat Kajian Ilmu Hukum (PKIH) Karimun, Dr. Edwar Kelvin, melontarkan peringatan keras kepada PT PLN (Persero) agar tidak menutup-nutupi penyebab insiden yang disebut sebagai salah satu pemadaman paling serius di Karimun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, blackout berskala besar bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan sinyal adanya kegagalan sistem yang wajib diusut secara menyeluruh.
“Transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum. Jika ada kelemahan dalam pemeliharaan atau pengawasan, masyarakat berhak mengetahuinya,” tegas Kelvin, Jumat (24/7/2026).
Kelvin menilai, audit tidak boleh hanya mencari komponen yang rusak. Yang lebih penting adalah mengungkap mengapa kerusakan itu bisa berkembang hingga melumpuhkan sistem kelistrikan Karimun.
Ia mempertanyakan apakah sistem deteksi dini benar-benar berjalan, apakah pemeliharaan dilakukan sesuai standar, apakah mitigasi risiko diterapkan, hingga apakah seluruh SOP dijalankan sebagaimana mestinya.
“Jika memang blackout terjadi karena kondisi yang benar-benar tidak dapat diprediksi (force majeure), PLN harus menjelaskannya secara terbuka dengan bukti teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
“Sebaliknya, jika ditemukan adanya kelalaian dalam pemeliharaan, pengawasan, atau pengambilan keputusan, hal itu juga harus disampaikan secara jujur kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tambah Kelvin.
Lebih jauh, Kelvin mengingatkan, penyediaan listrik merupakan pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, setiap gangguan besar tidak bisa dianggap sebagai urusan internal perusahaan semata.
“Apabila hasil investigasi nantinya membuktikan adanya penyimpangan terhadap standar pelayanan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian masyarakat, maka warga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum,” ujarnya.
Langkah tersebut kata Kelvin, dapat berupa gugatan perdata atas kerugian yang dialami masyarakat, pengaduan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi, hingga upaya hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kalau memang blackout ini sebenarnya bisa dicegah melalui pemeliharaan yang layak dan manajemen risiko yang benar, maka gugatan hukum bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi hak masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban,” ungkap Kelvin.
Ia juga mengingatkan, listrik memang bisa kembali menyala, namun kepercayaan publik jauh lebih sulit dipulihkan.
“PLN harus memilih, membangun kembali kepercayaan melalui transparansi dan evaluasi, atau membiarkan persoalan ini berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih besar,” pungkasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar