KARIMUNESIA.co.id, TANJUNGPINANG – PT Timah (Persero) Tbk, memperkuat tata kelola perusahaan dan kepatuhan hukum melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Karimun, dan Kejaksaan Negeri Lingga.
Kolaborasi ini bertujuan mendukung kelancaran operasional perusahaan, memberikan pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta mengoptimalkan pemulihan aset perusahaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di Aston Tanjungpinang, Jumat (23/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kesepakatan ini merupakan perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Negeri Karimun, sekaligus menjadi kerja sama perdana dengan Kejaksaan Negeri Lingga.
Perluasan kemitraan ke Kabupaten Lingga menjadi langkah strategis seiring rencana kegiatan operasional PT Timah di wilayah tersebut. Dengan adanya pendampingan hukum sejak tahap perencanaan, perusahaan diharapkan dapat mengantisipasi potensi permasalahan hukum dan memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk, Restu Widiyantoro, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan atas dukungan dalam memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh operasional PT Timah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” ujar Restu.
Restu menjelaskan, perusahaan terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kinerja, memperbesar kontribusi kepada negara, serta memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya timah Indonesia.
“Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan proses bisnis, peningkatan produksi, dan penertiban tata niaga timah agar berjalan sesuai ketentuan,” katanya,
Menurutnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) merupakan fondasi penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya timah nasional.
“Dengan pengelolaan yang bertanggung jawab, manfaat sumber daya alam diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh negara dan masyarakat,” terang Restu,
“Tujuan kami paling utama tetap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Restu.
Ia mengungkapkan, manfaat pengelolaan timah tidak hanya diharapkan dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah operasional serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Manfaat pengelolaan timah tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah operasional serta para pemangku kepentingan lainnya,” tutur Restu.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Transiswara Adhi, menyambut baik perpanjangan dan perluasan kerja sama tersebut.
Ia menyebut kemitraan yang telah berjalan bersama PT Timah, khususnya di wilayah Kundur, menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kolaborasi ke depan.
“Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada badan usaha milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Transiswara.
Melalui kerja sama ini, Kejaksaan berupaya mendukung kegiatan usaha PT Timah agar berjalan sesuai aturan, memperkuat penerapan prinsip GCG, melindungi kepentingan negara dan perusahaan.
“Sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum dalam seluruh aktivitas bisnis,” papar Transiswara.
Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum sejak awal bagi rencana operasional perusahaan di Kabupaten Lingga.
Keterlibatan Kejaksaan Negeri Lingga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak tahap perencanaan.
“Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen mendukung PT Timah agar kegiatan usaha dan operasionalnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, penerapan prinsip good corporate governance semakin kuat, kepentingan negara dan perseroan terlindungi dalam aspek perdata dan tata usaha negara, serta kepatuhan hukum meningkat di seluruh aktivitas bisnis perseroan,” ungkapnya.
Selain pendampingan hukum, masih kata Transiswara, perjanjian tersebut mencakup optimalisasi penanganan aset perusahaan, mulai dari inventarisasi dan penelusuran status hukum hingga upaya pengembalian aset atau hak PT Timah.
“Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan dapat memberikan pendapat hukum, membantu penyelesaian permasalahan melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi dan mediasi, serta mewakili kepentingan perusahaan di pengadilan apabila diperlukan sesuai kewenangannya,” ucap Transiswara.
Untuk memastikan kerja sama berjalan efektif, Transiswara meminta jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Karimun, dan Kejaksaan Negeri Lingga segera menindaklanjuti kesepakatan melalui penyusunan rencana kerja bersama, inventarisasi permasalahan hukum dan aset, penguatan koordinasi dengan PT Timah, serta pelaporan perkembangan secara berkala.
Melalui sinergi ini, PT Timah dan Kejaksaan diharapkan dapat membangun pengelolaan perusahaan yang semakin transparan, akuntabel, dan taat hukum..
“Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk menjaga aset perusahaan, mendukung keberlanjutan operasional, dan memastikan pengelolaan sumber daya timah memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar