KARIMUNESIA.co.id, KEPULAUAN MERANTI – PT Timah (Persero) Tbk, terus melakukan pembahasan dan pemutakhiran Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di wilayah operasional perusahaan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pembahasan RIPPM berlangsung di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Selasa (1/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, pemerintah kecamatan dan desa, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Departement Head Corporate Communication PT Timah Persero (Tbk), Anggi Siahaan menjelaskan, forum ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan memperbarui rencana pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.
“Dengan demikian, program yang dijalankan PT Timah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan,” terang Anggi, Selasa (1/9/2026).
Ia menyebut, sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut, antara lain pembangunan dan peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan bagi nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, pelestarian lingkungan, pengembangan sosial budaya, serta mitigasi dan penanganan bencana.
“Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dinilai penting karena setiap wilayah memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda,” ungkapnya.
Komunikasi sejak tahap perencanaan diharapkan dapat membantu program pemberdayaan menjawab persoalan lokal.
“Sekaligus mengembangkan potensi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujarnya.
Melalui pemutakhiran RIPPM, PT Timah berupaya menyesuaikan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan kondisi serta kebutuhan warga di wilayah operasionalnya.
“Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
PT Timah juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan program yang lebih terpadu.
“Sebelumnya, PT Timah juga telah melaksanakan pembahasan RIPPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tutur Anggi.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, menyambut baik inisiatif PT Timah yang membuka ruang komunikasi dalam penyusunan dan pemutakhiran RIPPM.
“Kami menyambut dan mengapresiasi PT Timah Tbk yang terus memberikan kesempatan untuk berkomunikasi serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan RIPPM,” ucap Adil.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi tantangan di lapangan, dan merumuskan program pemberdayaan yang dapat mendorong kemandirian,” tambah Adil.
Menurutnya, kehadiran PT Timah di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Kecamatan Rangsang, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
“Dalam pembahasan tersebut, sejumlah kebutuhan strategis yang disampaikan meliputi dukungan terhadap pembangunan jalan, penguatan ekonomi nelayan dan pelaku UMKM, serta kerja sama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” sebut Adil.
Pemerintah daerah berharap, komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Selain penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan kesehatan turut menjadi perhatian,” ucap Adil.
Aspek lingkungan dan sosial budaya masih kata Adil, juga tetap dipertimbangkan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan harmonis dengan kehidupan masyarakat setempat.
Dengan dilaksanakannya pembahasan RIPPM secara berkala, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi serta kebutuhan warga.
“Melalui pembahasan RIPPM secara berkala, program pengembangan masyarakat dapat terus bergerak dinamis, menyesuaikan setiap langkah dengan perubahan kondisi dan kebutuhan riil warga di lapangan,” tutup Adil.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar