KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Memasuki hari pertama kerja, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani langsung melakukan langkah taktis dengan menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, Senin (12/1/2026).
Langkah ini dipandang sebagai upaya memperkuat mata rantai penegakan hukum agar lebih transparan dan efisien di wilayah Bumi Berazam.
“Kunjungan ini bukan sekadar seremonial pergantian pimpinan, melainkan koordinasi teknis untuk menyelaraskan persepsi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum,” terang Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, kata AKBP Yunita Stevani, fokus utama sinergi Polri-Kejaksaan menekankan tiga poin krusial untuk masyarakat.
“Efisiensi berkas perkara, dengan mempercepat koordinasi agar proses pelimpahan berkas dari kepolisian ke kejaksaan tidak terhambat birokrasi, sehingga kepastian hukum bagi warga lebih cepat terpenuhi,” kata Yunita didampingi Wakapolres Kompol Salahuddin dan jajaran Pejabat Utama (PJU).
Selain itu, kata Kapolres transparansi kasus, memastikan setiap penanganan kasus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Keamanan berkelanjutan, menjamin transisi kepemimpinan tidak mengganggu penanganan kasus-kasus yang sedang berjalan,” imbuhnya.
“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi antara penyidik dan penuntut umum berjalan selaras,” tambah Kapolres.
Tujuannya masih kata Kapolres, penegakan hukum yang optimal dan memberikan kepastian bagi masyarakat Karimun.
Kepala Kejari Karimun, Denny Wicaksono, menyambut baik inisiatif proaktif dari Kapolres baru tersebut.
Menurutnya, integritas antarlembaga merupakan kunci utama dalam menciptakan iklim hukum yang sehat.
“Layanan hukum lebih cepat. Koordinasi yang baik memangkas waktu tunggu proses hukum,” katanya.
Sinergi ini kata Kajari juga mencakup komitmen menjaga ketertiban umum (Kamtibmas).
“Profesionalisme, meminimalkan ego sektoral antarinstansi dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Kajari menambahkan, pertemuan komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Karimun sebagai wilayah yang taat hukum dengan pelayanan publik yang prima.
“Hal ini tentunya memberikan sinyal positif bagi penegakan hukum yang lebih modern dan kolaboratif di Karimun,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar