KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Sebuah tamparan keras mendarat di wajah masyarakat Bumi Berazam.
Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun memicu kegaduhan hebat setelah merilis 20 Daftar Kalender Event 2026 yang isinya justru “membunuh” sejarahnya sendiri.
Secara mengejutkan, peringatan Hari Jadi Karimun (1 Mei) raib dari agenda resmi, memicu spekulasi bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan hura-hura seremonial daripada menjaga marwah identitas daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran habis atau amnesia sejarah
Alasan klasik dan klise kembali muncul dari balik meja birokrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Analisis Kebijakan Ahli Muda, Bismawati, dengan dingin menyebutkan bahwa nihilnya perayaan 1 Mei hanyalah persoalan tidak ada anggaran.
“Tidak diagendakan karena tidak ada pendanaan,” ujarnya singkat, seolah menutup mata bahwa 20 event lain justru mendapatkan kucuran dana segar, Jum’at, 9 Januari 2026.
Kebijakan ini dianggap sebagai ironi tingkat tinggi. Bagaimana mungkin sebuah kabupaten mampu mendanai puluhan event tambahan, namun mengaku miskin saat harus memperingati hari lahirnya sendiri.
Ini bukan sekadar masalah angka di atas kertas, tapi bukti nyata adanya rabun sejarah di tubuh pemerintahan.
Mengkhianati Perda dan keringat Tokoh Daerah
Absennya Hari Jadi Karimun adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum. Perlu diingat, tanggal 1 Mei ditetapkan melalui proses berdarah-darah hingga disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) oleh Komisi I DPRD.
Menghapusnya dari kalender event sama saja dengan mengencingi aturan yang dibuat sendiri dan melecehkan perjuangan para tokoh adat, pemuda, serta ormas.
LAM Karimun meradang, sangat memalukan
Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah, tak mampu lagi membendung amarahnya.
“Penetapan 1 Mei itu bukan hasil sulap. Sangat memalukan jika peringatannya justru dibuang. LAM tidak akan tinggal diam melihat kerja keras tokoh budaya dilecehkan oleh birokrasi yang tidak paham sejarah,” tegas Firmansyah.
Ia menilai alasan teknis pendanaan hanyalah tameng untuk menutupi ketidakpedulian birokrasi terhadap nilai historis “Pentadbiran” Karimun.
“Kini, kredibilitas Pemerintah Kabupaten Karimun berada di titik nadir. Jika revisi anggaran dan kalender event tidak segera dilakukan, Pemkab Karimun akan dicatat dalam sejarah sebagai rezim yang menjual identitas daerah demi agenda-agenda yang mungkin hanya sekadar proyek tanpa makna mendalam,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar