KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2026, menyusul penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pertambangan, menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Wakil Ketua II DPRD Karimun, Adi Hermawan, mengungkapkan bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini digunakan untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai paruh waktu mengalami defisit sekitar Rp60 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanpa intervensi dari PAD, terutama dari pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pemkab Karimun berpotensi kesulitan membayar gaji pegawai,” ujar Adi, Rabu, 7 Januari 2026.
“Bahkan bisa berdampak pada pengurangan tenaga kerja,” tambah Adi.
Ia menegaskan, situasi tersebut tidak hanya berdampak pada pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten, tetapi juga terhadap kesejahteraan perangkat desa. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU turut memangkas Alokasi Dana Desa (ADD).
“Kekurangannya mencapai sekitar Rp17 miliar. Skema penutupannya dirancang melalui optimalisasi PAD dari sektor pertambangan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan,” jelasnya.
Menurut Adi, sektor pertambangan di Karimun yang meliputi granit, pasir darat dan pasir laut saat ini memegang peran vital sebagai penopang ekonomi daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Meski demikian, DPRD Karimun menekankan bahwa kebutuhan terhadap pajak tambang harus tetap diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan dan sosial.
“Investasi pertambangan harus legal dan bertanggung jawab. Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi dampak pasca-tambang,” katanya.
Ia berujar, aktivitas pertambangan hanya dapat dibenarkan jika disertai upaya mitigasi kerusakan lingkungan, seperti pelaksanaan reboisasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Adi menilai, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Karimun untuk membuktikan bahwa sektor tambang tidak semata berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi instrumen strategis menjaga keberlangsungan hidup ribuan pegawai, perangkat desa dan stabilitas pelayanan publik.
“Pendapatan dari sektor ini diarahkan tidak hanya untuk menutup defisit gaji, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan tambang juga diwajibkan menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk membantu nelayan, petani serta pelaku UMKM yang terdampak aktivitas pertambangan.
“Legalitas, kepatuhan administrasi dan keberpihakan pada masyarakat harus menjadi syarat utama investasi di Karimun,” pungkas Adi.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar