KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kabupaten Karimun.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan pembimbingan kemasyarakatan, khususnya bagi warga yang membutuhkan pendampingan dalam proses hukum dan pemasyarakatan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Karimun, Iskandarsyah, saat menerima audiensi dan kunjungan kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kepulauan Riau bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Batam di Rumah Dinas Bupati Karimun, Selasa (22/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Iskandarsyah menjelaskan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk sarana dan prasarana serta fasilitasi lahan.
“Pemkab Karimun menyambut baik inisiatif dari Kemenkumham ini. Kami berkomitmen penuh untuk bersinergi, salah satunya dengan menyiapkan dukungan penyediaan sarana prasarana serta hibah lahan,” ujar Iskandarsyah.
Menurutnya, keberadaan Pos Bapas akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Karimun.
“Selama ini, masyarakat yang membutuhkan layanan Bapas harus mengakses pelayanan di luar daerah. Dengan adanya pos pelayanan di Karimun, akses tersebut diharapkan menjadi lebih dekat, mudah, dan efisien,” ungkap Bupati.
“Kehadiran Pos Bapas dinilai penting dalam mendukung pendekatan pemidanaan yang mengedepankan pemulihan, pembinaan, serta alternatif penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambah Bupati.
Iskandarsyah menegaskan, tujuan utama pembentukan Pos Bapas adalah, memastikan masyarakat memperoleh layanan pembimbingan kemasyarakatan dan pelayanan hukum secara lebih cepat dan mudah dijangkau.
“Tujuan utamanya adalah memastikan warga Karimun mendapatkan akses pembimbingan kemasyarakatan dan pelayanan hukum yang cepat, dekat, dan berkeadilan,” imbuhnya.
Ia berharap, dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan Pos Bapas dapat menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan.
“Yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tutur Bupati.
Sementara itu, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Batam, Fajar Kusnaldi, menjelaskan, pembentukan Pos Bapas merupakan langkah awal untuk memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan di Kabupaten Karimun.
Menurutnya, apabila memenuhi berbagai persyaratan dan kebutuhan organisasi, Pos Bapas Karimun ke depan diproyeksikan dapat berkembang menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas yang mandiri.
“Ke depan, Pos Bapas Karimun diproyeksikan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapas yang mandiri,” terang Fajar.
Peningkatan status tersebut kata dia, akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah Karimun.
“Keberadaan layanan Bapas yang lebih dekat akan membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam proses hukum maupun pemasyarakatan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan akses pelayanan,” ungkap Fajar.
Ia berujar bahwa, layanan Bapas sendiri antara lain berkaitan dengan pendampingan, pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, serta fungsi lainnya dalam sistem pemasyarakatan sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Dengan adanya layanan yang lebih dekat, masyarakat yang membutuhkan pelayanan Bapas tidak harus menghadapi kendala jarak dan akses ketika membutuhkan pendampingan dalam proses hukum maupun pemasyarakatan,” katanya.
Fajar menyebut, rencana pembentukan Pos Bapas Karimun juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan di berbagai daerah.
Secara nasional, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan pembentukan 204 Pos Bapas di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun.
“Target pembentukan 204 Pos Bapas di berbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Karimun, dalam kurun waktu lima tahun,” paparnya.
Dengan dukungan Pemkab Karimun, Pos Bapas diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat pelayanan administratif, tetapi juga dapat memperkuat proses pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
Selanjutnya, Pemkab Karimun bersama jajaran Kemenkumham dan Bapas Batam akan melakukan koordinasi terkait kesiapan lahan, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta tahapan pembentukan Pos Bapas di Kabupaten Karimun.
“Kehadiran Pos Bapas nantinya diharapkan menjadi salah satu bentuk pelayanan publik di bidang hukum dan pemasyarakatan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar