KARIMUN, KARIMUNESIA.co.id – Kabar panas mendadak menggetarkan jagat raya Bumi Berazam.
Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga paruh waktu di lingkungan Pemkab Karimun kini berada di ujung tanduk.
Bukan sekadar gertakan, evaluasi besar-besaran sedang digodok. Siapa yang malas, siap-siap angkat kaki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wacana ini langsung memicu perang komentar di tengah masyarakat. Di satu sisi, warga mendukung agar uang pajak tidak habis untuk membayar pegawai malas. Namun di sisi lain, bayang-bayang pengangguran massal di Karimun mulai menghantui.
Defisit Rp185 miliar diduga kuat menjadi pemicunya. Ternyata, alasan di balik rencana ekstrem ini bukan cuma soal kedisiplinan. Sekda Karimun, Junaidi, blak-blakan menyebut kondisi keuangan daerah sedang tercekik.
“Penyebab utamanya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat dipangkas hampir Rp185 miliar,” terang Junaidi, Jum’at, 27 Maret 2026.
Sehingga kata Junaidi, berdampak pada kas daerah sehingga efisiensi pegawai jadi pilihan pahit yang harus diambil.
Junaidi menegaskan bahwa, pemerintah tidak akan main-main. Evaluasi ini akan menjadi saringan maut bagi pegawai yang selama ini cuma numpang nama.
“Fokus utamanya adalah tingkat kedisiplinan, absensi dan kehadiran,” katanya.
“Etos kerja yang baik, hasil kerja nyata, bukan cuma datang duduk diam saja,” tambah Junaidi.
Meski masih dalam tahap pembahasan rapat, sinyal lampu kuning ini sudah menyala terang.
“Kita akan lihat siapa yang benar-benar disiplin dan punya kinerja baik. Mereka yang tidak memenuhi standar, berpotensi besar untuk dirumahkan,” tegas Junaidi.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar