ADVETORIAL
KARIMUN, KARIMUNESIA.co.id – Bom waktu di sektor perparkiran Kabupaten Karimun akhirnya meledak.
Alih-alih menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan parkir oleh pihak ketiga justru berujung boncos, ratusan juta rupiah dan memicu gelombang PHK massal bagi juru parkir lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi yang kian memanas ini memantik amarah luar biasa dari Anggota DPRD Karimun Fraksi NasDem, Eri Janurdin.
Politisi vokal yang akrab disapa EJ ini langsung menghujat keras kebijakan pemerintah daerah yang dinilai blunder besar.
Berdasarkan data yang dibongkar DPRD Karimun, PT MSM Tiga Matra Satria selaku pengelola parkir mencatatkan rapor merah. Periode Juli 2025 hingga April 2026, perusahaan tersebut merugi hingga Rp280 juta.
“Kalau perusahaan yang ditunjuk saja mengalami kerugian sebesar ini, lalu apa keuntungan yang diperoleh daerah. Untuk apa dipertahankan jika faktanya justru menimbulkan persoalan baru,” ujar EJ geram, Kamis (25/6/2026).
EJ mempertanyakan logika Pemda Karimun yang menyerahkan aset basah ke swasta namun hasilnya justru nihil.
Sistem baru ini kata EJ ternyata memicu gelombang PHK sepihak terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) parkir lokal.
Mulai dari kehilangan mata pencaharian utama secara mendadak, padahal sudah belasan tahun mengabdi dan menggantungkan hidup dari aspal Karimun.
“Sebelum dipihakketigakan, kondisi parkir Karimun justru adem ayem tanpa konflik,” imbuhnya.
Kasihan para korlap yang sudah belasan tahun bekerja, sekarang Korlap harus menerima pemutusan hubungan kerja akibat kekacauan pengelolaan baru ini.
“Mengapa setelah masuk pihak ketiga justru muncul keributan, keluhan, dan kerugian. Ini skandal yang harus dijawab terbuka,” cecar EJ.
Saking geramnya, EJ langsung bergerak cepat mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk tidak tiarap dan segera bertanggung jawab.
Ia mengonfirmasi telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD dan Ketua Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Darurat.
“Kita bantai di RDP. Semua persoalan harus dibuka secara terang-benderang. DPRD perlu tahu borok apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana sampai bisa rugi sebesar itu,” tegasnya.
Sebagai solusinya, EJ mendesak Pemkab Karimun untuk segera mendepak pihak ketiga dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus parkir.
“Dengan dikelola mandiri, 100 uang parkir rakyat Karimun dijamin akan langsung masuk ke kas daerah tanpa dipotong makelar swasta,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar