KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – PT Timah (Persero) Tbk, terus memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Konsultasi publik pembaruan RIPPM PT Timah tersebut digelar di Gedung Nasional Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (3/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan dengan kebutuhan nyata masyarakat serta arah pembangunan pemerintah daerah,” terang Departement Head Corporate Communication PT Timah Persero (Tbk), Anggi Siahaan.
Konsultasi publik tersebut kata Anggi, melibatkan jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, serta kelompok penerima manfaat program PPM PT Timah.
“Pelibatan berbagai pihak dinilai penting agar program yang dirancang perusahaan benar-benar menjawab persoalan dan potensi yang ada di masyarakat,” ungkap Anggi.
Sementara itu, Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan, pembaruan RIPPM PT Timah perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, sinkronisasi tersebut diperlukan agar program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan dapat mendukung prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang lebih optimal.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebut, sejumlah isu strategis di Kepulauan Riau yang dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PPM.
“Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, pembangunan infrastruktur, serta penanganan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan,” beber Arif.
Arif menilai, keberadaan PT Timah di Kabupaten Karimun memiliki peluang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program pemberdayaan masyarakat dirancang secara terintegrasi.
“Program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan mata pencaharian diharapkan dapat saling mendukung sehingga memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, H. Muhammad Isnaini, menekankan pentingnya program PPM yang tidak hanya bersifat bantuan, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata bagi penerima manfaat.
“Program ke depan perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Isnaini.
Ia mencontohkan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani. Menurutnya, bantuan tersebut seharusnya tidak berhenti ketika barang diserahkan, tetapi harus disertai target dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” katanya.
Untuk memastikan manfaatnya, efektivitas program dapat dievaluasi secara berkala, misalnya dalam rentang waktu enam bulan hingga satu tahun.
“Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah program benar-benar mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat,” tutur Isnaini.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” tambah Isnaini.
Isnaini menekankan, pentingnya sinkronisasi program PPM PT Timah dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah telah memiliki arah pembangunan yang dituangkan melalui RPJMD dan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” sebut Isnaini.
Menurutnya, penyelarasan program dinilai dapat membantu perusahaan mengisi kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi pemerintah sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT Timah dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” imbuhnya.
Ia berharap koordinasi antara PT Timah dan OPD dapat terus diperkuat, terutama dalam memetakan kebutuhan masyarakat dan memastikan rencana program perusahaan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Selain aspek ekonomi dan sosial, keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program PPM. Setiap program diharapkan mempertimbangkan kondisi lingkungan, karakteristik, serta potensi masing-masing wilayah,” ucap Isnaini.
Melalui pembaruan RIPPM yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, program PPM PT Timah diharapkan tidak hanya menjadi bentuk dukungan perusahaan, tetapi mampu menghasilkan manfaat jangka panjang berupa peningkatan pendapatan, kemandirian masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
“Dengan demikian, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat setelah program berjalan,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar