KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Rencana penataan parkir di kawasan vital Pelabuhan Taman Bunga Karimun oleh PT Malik Parking Kepri (MPK), telah memicu gelombang protes keras.
Pengelolaan baru oleh PT MPK ini dituding sebagai bencana ekonom yang mengancam mata pencaharian ribuan warga lokal dan berpotensi menghilangkan miliaran rupiah dari peredaran ekonomi masyarakat tempatan.
Setelah sebelumnya diprotes soal tarif cekik leher oleh Perkumpulan Taksi Pelabuhan, kini giliran Perkumpulan Pemuda Penggiat Konstruksi (Perpeksi) Karimun yang turun gunung, melontarkan kecaman pedas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tegang dengan DPRD Karimun, Senin (15/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Perpeksi Kaimun, Rafandi, dengan tegas menunjuk empat unsur masyarakat yang akan menanggung kerugian massif, yaitu para pedagang, sopir lori, taksi, hingga ojek, yang totalnya mencapai ribuan orang.
“Kami menilai proses perencanaan hingga lelang pengelolaan parkir ini dilakukan secara tertutup, tidak transparan dan minim sosialisasi kepada masyarakat lokal yang sudah lama mencari nafkah di sana,” ungkap Rafandi.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa proses vital ini terkesan disembunyikan dari publik,” tambah Rafandi.
Pihaknya tidak menolak pembangunan, hanya saja proses penataan parkir di kawasan vital Pelabuhan Taman Bunga Karimun oleh PT Malik Parking Kepri (MPK) tersebut yang menjadi persoalan.
“Ketika sudah beroperasi, baru masyarakat diajak untuk bicara,” kecam Rafandi.
Rafandi membeberkan, potensi perputaran ekonomi yang akan raib jika pengelolaan jatuh ke tangan pihak luar.
Berdasarkan asumsi perputaran UMKM rata-rata Rp 500 ribu per hari, dengan 20 pelaku usaha, potensi pendapatan tahunan di kawasan tersebut bisa melampaui Rp 3 miliar.
“Angka fantastis ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang tidak berpihak kepada masyarakat tempatan yang berpotensi menggerus kontribusi ekonomi miliaran rupiah yang seharusnya berputar di Karimun,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPRD Karimun dari Fraksi Partai NasDem, Eri Januarddin, membenarkan dasar pengelolaan adalah kerja sama antara Pemkab (via Dinas Perhubungan) dengan PT MPK.
Namun Ia sendiri mengaku tidak tahu menahu detail perjanjiannya seperti apa.
“Kami belum mengetahui persis detail perjanjiannya,” ungkap Eri.
Menanggapi tekanan publik, Eri Januarddin akhirnya mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk melakukan mengevaluasi total terhadap perjanjian tersebut.
“Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk melakukan mengevaluasi total terhadap perjanjian tersebut,” imbuhnya.
Komisi III DPRD Karimun berjanji akan menindaklanjuti hasil RDP dengan mendorong kajian lebih lanjut.
“Kami dari Komisi III DPRD Karimun berjanji akan menindaklanjuti hasil RDP dengan mendorong kajian lebih lanjut,” ujarnya mengakhiri.
Ribuan masyarakat menuntut pembuktian segera sebelum gerbang rezeki mereka benar-benar tertutup oleh kebijakan parkir kontroversial ini.
Penulis: Izar
Editor: Azis Maulana
Komentar