KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), akan mulai mengelola fasilitas parkir di kawasan Pelabuhan Taman Bunga, Kabupaten Karimun, pada 1 September 2026.
Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penugasan Bupati Karimun Nomor 299 Tahun 2026.
“Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun menata pengelolaan fasilitas daerah agar lebih tertib, transparan, dan profesional,” terang Direktur PT Pelabuhan Karimun (Perseroda), Liza Bharlyantie Hilsya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menyebut, pengambilalihan pengelolaan dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Karimun menghentikan kerja sama dengan pengelola sebelumnya.
Dalam keterangan yang disampaikan, penghentian kerja sama tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak pengelola sebelumnya.
“Peralihan pengelolaan parkir ini berlangsung ketika terdapat proses hukum yang diajukan oleh pengelola sebelumnya, PT Malik Parking Kepri, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun,” jelas Liza.
PT Pelabuhan Karimun menyatakan proses hukum tersebut tidak secara otomatis menghentikan pelaksanaan penugasan pemerintah.
“Hal tersebut merujuk pada Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan,” katanya.
Namun demikian, aspek hukum tersebut tetap menjadi bagian dari proses peradilan yang harus dihormati seluruh pihak.
PT Pelabuhan Karimun juga menyatakan akan mengikuti dan mematuhi putusan hukum yang telah berkekuatan atau keputusan final dari lembaga peradilan yang berwenang.
“Pengelolaan baru mulai diberlakukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan pelayanan di kawasan Pelabuhan Taman Bunga,” imbuhnya.
“Kawasan pelabuhan merupakan salah satu titik penting mobilitas masyarakat dan kendaraan,” tambah Liza.
Karena itu, kata Liza, keberadaan pengelola yang jelas dinilai diperlukan untuk memastikan aktivitas parkir berjalan tertib, termasuk dalam hal penarikan tarif, pengawasan kendaraan, serta pengaturan arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya mencegah praktik pungutan liar maupun pungutan yang tidak memiliki dasar kewenangan.
“Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, penarikan tarif parkir harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” lanjut Liza.
Dengan demikian, kata Liza, masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan memperoleh informasi yang jelas mengenai tarif resmi yang berlaku.
“Setiap transaksi juga diwajibkan menggunakan karcis resmi sebagai bukti pembayaran. Pengguna kendaraan berhak memperoleh bukti pembayaran dan dapat mempertanyakan apabila terdapat pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Selain persoalan tarif, PT Pelabuhan Karimun menyatakan akan melakukan penataan terhadap pelayanan parkir di kawasan Taman Bunga.
Petugas di lapangan diwajibkan memberikan pelayanan secara sopan, humanis, dan transparan.
“Penataan juga diarahkan untuk mendukung keselamatan lalu lintas, memperlancar pergerakan penumpang, serta meningkatkan keamanan kendaraan yang berada di area parkir,” pungkasnya.
Masyarakat diimbau untuk membayar sesuai tarif resmi dan meminta karcis setiap kali melakukan transaksi.
“Apabila menemukan pungutan yang diduga tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang atau pengelola untuk ditindaklanjuti,” tegas Liza.
Di sisi lain, masih kata Liza, seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan parkir di kawasan tersebut diharapkan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dengan dimulainya pengelolaan oleh PT Pelabuhan Karimun pada 1 September 2026, masyarakat diharapkan mendapatkan kepastian mengenai siapa yang berwenang mengelola parkir, berapa tarif yang harus dibayarkan, serta bagaimana mekanisme pelayanan dan pengaduan apabila terjadi persoalan di lapangan.
“Pengelolaan parkir tersebut, tidak hanya menyangkut persoalan penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan kepastian pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Taman Bunga,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar