KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
Rocky menegaskan agar para pimpinan instansi tidak melempar tanggung jawab teknis maupun pengawasan kepada jajaran bawahan.
Arahan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman Monitoring Controlling Surveillance for Prevention Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) KPK RI, Tahun 2026 di Ruang Rapat Cempaka Putih, Kantor Bupati Karimun, Kamis (6/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kepala OPD diminta memahami seluruh tahapan pekerjaan, memimpin proses secara langsung, dan tidak menyerahkan urusan pencegahan korupsi sepenuhnya kepada PPTK, kepala bidang, atau staf,” terang Rocky.
Ia menyebut, terdapat 7 area intervensi KPK RI, yakni diantaranya Perencanaan dan penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan publik dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi pajak daerah hingga Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” paparnya.
Pemkab Karimun menetapkan target nilai Indeks MCSP-RBS minimal 90 pada tahun 2026.
“Untuk mengamankan target tersebut, seluruh OPD diperintahkan segera melakukan konsolidasi internal serta memenuhi setiap indikator penilain yang dipersyaratkan oleh KPK RI demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar