KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuah Karimun.
Perubahan tersebut berkaitan dengan penguatan struktur permodalan perseroan.
Usulan perubahan perda disampaikan Bupati Karimun Iskandarsyah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karimun di Gedung Balai Rong Sri, Kamis (17/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Iskandarsyah mengatakan, Pemkab Karimun telah merealisasikan penyertaan modal kepada BPR Tuah Karimun. Hingga saat ini, total modal yang telah disetor pemerintah daerah kepada perseroan mencapai Rp9 miliar.
“Dengan realisasi tersebut, modal yang telah disetor pemerintah daerah kepada perseroan mencapai Rp9 miliar,” ujar Iskandarsyah.
Pemkab Karimun juga masih merencanakan penambahan penyertaan modal untuk memperkuat permodalan BPR Tuah Karimun.
“Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah akan menambah penyertaan modal sebesar Rp1 miliar,” jelas Iskandarsyah.
Selain itu, kata Iskandarsyah, terdapat rencana penambahan modal sebesar Rp12,5 miliar yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
“Berdasarkan rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, masih ada rencana tambahan penyertaan modal sebesar Rp1 miliar serta rencana penambahan sebesar Rp12,5 miliar sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku nantinya,” katanya.
Sejalan dengan rencana tersebut, Pemkab Karimun menilai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan permodalan yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2025.
“Salah satu substansi perubahan yang diusulkan adalah penetapan modal dasar BPR Tuah Karimun sebesar Rp20 miliar,” pungkasnya.
Menurut Iskandarsyah, penyesuaian regulasi diperlukan agar struktur permodalan perseroan dapat diatur secara lebih jelas dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pengembangan perusahaan.
“Penyesuaian tersebut diperlukan agar struktur permodalan perseroan dapat diatur lebih jelas dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pengembangan perseroan,” tuturnya.
Ia menyebut, perubahan perda tersebut memiliki urgensi, baik dari sisi normatif maupun strategis.
“Penguatan modal diharapkan dapat mendukung BPR Tuah Karimun dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah,” pungkasnya.
NasDem Soroti Risiko dan Beban Fiskal
Rencana penambahan penyertaan modal tersebut turut mendapat catatan dari sejumlah fraksi di DPRD Karimun.
Fraksi NasDem, melalui Sekretaris Fraksi Eri Januarddin, menyoroti sejumlah hal yang dinilai perlu diperhatikan dalam pembahasan perubahan perda tersebut.
Menurut Eri, salah satu aspek yang perlu dikaji adalah risiko peningkatan modal serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kami dari Fraksi Partai NasDem tadi memberikan pandangan umum terkait hal itu yang perlu diperhatikan, yakni pertama terkait risiko peningkatan modal dan beban fiskal yang bakal ditimbulkan,” tegas Eri.
Selain aspek fiskal, Fraksi NasDem juga menyoroti tantangan persaingan usaha yang akan dihadapi BPR Tuah Karimun.
Menurut Eri, penambahan modal perlu disertai ukuran yang jelas mengenai efektivitasnya, khususnya dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.
“Kami berharap, pansus dapat membahas hal ini lebih lanjut nantinya sebagai bahan pertimbangan,” imbuhnya.
Selanjutnya, usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tersebut akan dibahas DPRD Karimun.
“Pembahasan melalui panitia khusus (pansus) akan menjadi bagian dari proses untuk mengkaji rencana penguatan permodalan sekaligus arah pengembangan BPR Tuah Karimun,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar