KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun berubah panas setelah Fraksi NasDem melancarkan serangan kritik super pedas yang langsung menohok jantung kekuasaan Bupati Iskandarsyah.
Nasdem secara eksplisit menuding Pemkab Karimun sengaja membiarkan terjadinya kebocoran dan dugaan permainan pungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), yang merugikan kas daerah hingga miliaran rupiah.
Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Karimun, Eri Januardin menilai, tarif pungutan PBJT jasa hiburan malam hanya dikenakan pajak 25 persen saja, sementara sesuai Perda Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023, jumlahnya harus 40 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelanggaran Perda yang terang-terangan ini bukanlah kesalahan teknis, melainkan sebuah tindakan yang memicu spekulasi liar.,” ungkap Eri dengan nada penuh amarah, Kamis , 27 November 2025.
“Pemotongan tarif ilegal 15 persen pada sektor hiburan malam selama ini menjadi tanda tanya besar,” tambah Eri.
Sehingga menurutnya, selama ini yang diuntungkan dari pemotongan tarif ilegal 15 persen tersebut siapa.
“Jadi selama ini siapa yang diuntungkan dari pemotongan tarif ilegal 15 persen tersebut,” tegas Eri Januardin, menuntut pertanggungjawaban langsung dari eksekutif.
Trio kebocoran mencangkup tempat hiburan, galian C hingga rumah makan
Kritik tajam NasDem tidak hanya berhenti pada sektor pajak hiburan. Mereka menyoroti dua sektor vital lain yang dituding menjadi ladang subur kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang masuk dalam kategori Galian C, sehingga meminta Bupati untuk mengkaji ulang total keseluruhan,” beber Eri.
NasDem sendiri menegaskan perhitungan pajak harus didasarkan pada kerusakan alam dan hasil produksi, bukan menunggu batuan itu terjual.
“Kerusakan alam itu harus dihitung sesuai dengan produksi, bukan menunggu hasil produksi itu terjual,” imbuh Eri, menyiratkan kerugian lingkungan dan finansial yang terus diabaikan.
Sorotan keras dialamatkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai ‘buta’ dan ‘tumpul’ terhadap kebocoran PBJT di restoran, kafe dan tempat makan.
“Kami juga melihat banyak kebocoran di sini, pungutan pajak tidak sesuai dengan hasil jual makanan dan minuman,” cetusnya.
NasDem Tuntut Reformasi Total, Bapenda hanya juru catat
Puncak kemarahan Fraksi NasDem adalah tuntutan keras agar Bupati Iskandarsyah segera melakukan reformasi total di tubuh Bapenda.
Nasdem melabeli lembaga pengumpul uang daerah ini sebagai lembaga yang tidak berdaya dan tumpul.
“Jangan hanya jadi juru catat saja, Bapenda juga dituntut harus lebih aktif melakukan pengawasan dan mengejar pungutan pajak yang lebih maksimal lagi demi peningkatan PAD,” kritik Januardin.
Kritikan dan masukan ini kata Eri menjadi lampu merah menyala bagi Pemkab Karimun.
Masyarakat Bumi Berazam tengah menanti langkah tegas Bupati untuk menjawab dugaan pelanggaran Perda yang terstruktur dan kebocoran pendapatan yang berpotensi merugikan kas daerah hingga miliaran rupiah akibat pembiaran permainan tarif ilegal.
“Masyarakat tengah menanti langkah tegas Bupati untuk menjawab dugaan pelanggaran Perda yang terstruktur dan kebocoran pendapatan yang berpotensi merugikan kas daerah hingga miliaran rupiah akibat pembiaran permainan tarif ilegal,” tandasnya.(Izar)
Komentar Batalkan balasan