KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Drama menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun 2026 mendidih.
Pemicunya adalah manuver politik tegas dari Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, yang tanpa basa-basi mendikte alokasi dana pinjaman daerah senilai Rp 135 miliar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, 24 November 2025 di ruang rapat paripurna Balai Rong Sri, Rafiza melakukan gebrakan yang mengejutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menuntut agar Bupati Iskandarsyah menjadikan pembangunan jalan aspal di pulau terpencil, Kecamatan Durai sebagai syarat mutlak pengesahan APBD 2026.
“Kecamatan Durai dan pulau-pulau terpencil, akses jalannya banyak yang masih memprihatinkan,” ujar Rafiza.
“Saya sudah sampaikan kepada Bupati Karimun agar segera dibangun jalan aspal. Ini bukan janji, ini sudah ketentuan dan menjadi tanggung jawab Pemkab,” tambah Rafiza.
Kunci pinjaman Rp 135 miliar, Rp 10 miliar dialokasikan untuk Durai
Tuntutan Rafiza bukan sekadar retorika. Ia memastikan bahwa dari pinjaman daerah fantastis Rp 135 miliar yang diajukan oleh Pemkab Karimun, harus ada kucuran dana, setidaknya Rp 10 Miliar yang dialokasikan khusus untuk menyelamatkan jalan-jalan Durai.
“Pengaspalan jalan vital di Kecamatan Durai ini nantinya dimulai dari titik ekonomi utama Pelabuhan Durai,” katanya.
Angka Rp 10 miliar ini, menurut Rafiza, merupakan jawaban atas ratapan bertahun-tahun masyarakat pulau terpencil yang selalu dianaktirikan dalam pembangunan.
“Angka fantastis Rp 10 miliar ini merupakan jawaban atas keluhan bertahun-tahun masyarakat pulau-pulau terpencil. Kami tidak akan berkompromi pada pemerataan ini,” tegas Rafiza, seolah memegang palu tertinggi.
Di bawah tekanan Ketua DPRD, Bupati Karimun, Iskandarsyah, tampak memberikan sinyal persetujuan.
Meskipun mengakui bahwa alokasi dana pinjaman Rp 135 miliar untuk pembangunan jalan Durai, pasti akan memicu pro dan kontra di pulau-pulau terpencil lain, ia berkomitmen untuk menjadikannya prioritas.
“Kami fokus pembangunan infrastruktur, terutama di luar Pulau Karimun, salah satunya adalah pengaspalan jalan,” ujar Bupati.
Kalau jalannya sudah bagus, aktivitas perekonomian masyarakat pastinya juga akan berjalan lancar meningkat.
“Jika sudah diaspal merata dan baik jalan-jalan di pulau-pulau terpencil, maka aktivitas perekonomian masyarakat juga pastinya akan lancar,” ungkap Bupati, membenarkan bahwa akses jalan merupakan kunci hidup matinya ekonomi rakyat.
Keputusan alokasi ini kini menjadi isu paling panas di Bumi Berazam. Apakah manuver Ketua DPRD ini benar-benar heroik demi keadilan rakyat terpencil, atau hanya drama politik menjelang tahun anggaran.
Ribuan mata warga Durai kini menanti, berharap Rp 10 miliar dari pinjaman Rp 135 miliar tersebut segera terealisasi dan benar-benar mengubah nasib perekonomian masyarakat.(Izar)
Komentar Batalkan balasan