KARIMUNESIA.co.id, KARIMUN – Keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tengah menghadapi kendala.
Penyaluran makanan bergizi terancam terhenti selama satu hingga tiga hari ke depan akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat ke rekening Virtual Account (VA) sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Karimun, Anas Fitrawanda, mengonfirmasi bahwa, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pusat telah mengabarkan adanya keterlambatan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meski demikian, penyebab pasti tersendatnya aliran dana tersebut masih belum diketahui,” terang Fitrawanda, Minggu (7/6/2026).
Dana operasional yang belum cair ini kata Fitrawanda, berdampak langsung pada kesiapan dapur produksi.
“Berdasarkan data sementara dari BGN Karimun, terdapat 8 SPPG yang saat ini belum menerima anggaran,” sebut Fitrawanda.
Kedelapan SPPG tersebut diantaranya, Kecamatan Karimun 2 SPPG, Kecamatan Tebing 3 SPPG dan Kecamatan Meral 3 SPPG.
BGN Karimun sendiri kata Fitrawanda, saat ini masih terus melakukan pendataan dan verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan jumlah pasti SPPG serta sekolah-sekolah yang akan terdampak penundaan distribusi makanan.
“Sistem operasional program MBG sangat bergantung pada ketersediaan dana di rekening VA masing-masing satuan pelayanan,” jelas Fitrawanda.
Fitrawanda menjelaskan, seluruh rantai produksi akan lumpuh jika dana belum masuk, karena anggaran tersebut digunakan secara harian untuk pengadaan bahan makanan segar dari pemasok lokal.
Proses produksi biaya memasak dan operasional dapur, logistik dan distribusi makanan langsung ke sekolah-sekolah tujuan.
“SPPG hanya dapat melanjutkan kegiatan penyaluran setelah dana tersedia di rekening. Jika keterlambatan berlanjut, distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah yang dilayani SPPG terdampak kemungkinan akan mengalami penundaan,” imbuhnya.
Mengingat MBG merupakan program prioritas nasional yang krusial untuk meningkatkan kualitas gizi, tumbuh kembang, dan konsentrasi belajar siswa, kelancaran pendanaan menjadi harga mati.
Pihak BGN Karimun berharap berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar kendala teknis pencairan ini bisa segera diselesaikan.
“Langkah cepat sangat dibutuhkan agar ribuan pelajar penerima manfaat di Karimun tidak kehilangan hak asupan gizi mereka dalam waktu yang lama dan program dapat kembali berjalan normal sesuai jadwal,” tandasnya.
Penulis: Izar
Editor: Lana
Komentar Batalkan balasan